IMB Diubah Jadi PBG, Pengembang Keluhkan Ini

IMB Diubah Jadi PBG, Pengembang Keluhkan Ini

Pemerintah telah mengubah aturan IMB menjadi PBG untuk mempercepat aktivitas bisnis. Di sisi lain, belum siapnya pemerintah daerah terkait aturan baru ini justru menghambat kalangan pengembang sehingga progres proyeknya justru terhambat bahkan terhenti.

Untuk terus mempermudah aktivitas bisnis, pemerintah melalui pembentukan UU Cipta Kerja terus melakukan berbagai penyederhanaan hingga pemangkasan perizinan. Hal ini untuk mengurangi berbelitnya birokrasi yang kerap menghambat investasi dan aktivitas bisnis lainnya.

Salah satu yang disederhanakan yaitu penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pengembangan proyek perumahan digantikan dengan persetujuan bangunan gedung (PBG). Hanya saja terkait aturan PBG ini masih didapati berbagai kendala yang dikeluhkan kalangan pengembang.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, aturan PBG yang terdapat di UU Cipta Kerja belum bisa berjalan dengan baik khususnya di daerah-daerah dan ini berdampak pada terhambat bahkan penghentian pembangunan perumahan.

“Kami pengembang ini kembali gelisah karena ganjalan terkait pembangunan rumah subsidi maupun yang non subsidi. Aturan pengganti IMB ini belum bisa jalan dan ini jadi hambatan besar pengembang. Kondisi stagnan ini menyebabkan kemandekann pasokan pembangunan rumah,” ujarnya.

PBG yang merupakan amanat UU Cipta Kerja dan otomatis menggugurkan aturan IMB tapi di sisi lain pemerintah daerah yang mengeluarkan izin tersebut belum siap dan tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan daerah (perda) terkait PBG sehingga menghambat proses pembangunan perumahan.

Saat ini kondisinya, pemerintah daerah yang tengah menyusun perda terkait PBG membutuhkan waktu dan menghambat pembangunan proyek yang tengah berjalan. Hal ini akhirnya menghilangkan momentum perbaikan ekonomi yang terpukul karena pandemi Covid-19.

Hal ini sangat disayangkan terlebih properti merupakan bisnis padat modal dan telah dijadikan lokomotif perekonomian. Dengan lebih 170 industri yang terkait sektor properti, sektor ini diharapkan bisa terus mendorong peningkatan ekonomi nasional sehingga kendala-kendala terkait perizinan seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi.

Saat ini terjadi kebinngungan khususnya kalangan pengembang anggota Apersi. Harapannya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, dan instansi lainnya bisa segera menyelesaikan persoalan ini.

“Sebagai pengembang tentu kami membutuhkan kepastian supaya bisnis bisa berjalan dengan baik. Hal ini juga bukan hanya menghambat kalangan pengembang tapi juga perbankan yang realisasi kreditnya terganggu belum kalangan kontraktor dan suplier lainnya,” pungkasnya.

 

 

 

sumber : https://www.rumah.com/berita-properti/2021/11/202345/imb-diubah-jadi-pbg-pengembang-keluhkan-ini

Related post

PUPR Sosialisasikan UU Cipta Kerja Bidang Perumahan

PUPR Sosialisasikan UU Cipta Kerja Bidang Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyosialisasikan peraturan turunan UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) bidang perumahan. UU…
Mengapa Pertumbuhan Bisnis Properti di India Bisa Mencetak Rekor Di Tengah Gelombang Kedua Covid-19?

Mengapa Pertumbuhan Bisnis Properti di India Bisa Mencetak Rekor…

Di paruh pertama 2021, pasar perumahan India tumbuh secara meyakinkan dibanding tahun 2020. Berdasarkan sejumlah data yang dikumpulkan dari Knight Frank…
Pasar Properti di Thailand Bersiap Hadapi Perlambatan Pasar

Pasar Properti di Thailand Bersiap Hadapi Perlambatan Pasar

Seluruh subsektor properti di Thailand kecuali kawasan industri dan logistik, diprediksi akan menghadapi perlambatan pasar setidaknya hingga 18 bulan ke depan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *